DOKUMEN ANTI KORUPSI
I. PENGUATAN TATA LAKSANA
Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
RPJMDes
RKPDes
RKPDES 2023
RKPDES 2024
APBDes
Apbdes 2022
Apbdes 2023
Apbdes 2024
APBDes Perubahan
APBDes Perubahan 2022
APBDes Perubahan 2023
APBDes Perubahan 2024
Lap Pertanggungjawaban Kades
LPPDes 2022
LPPDes 2023
Und. Penyusunan Regulasi
Penyusunan dan Penetapan APBDes 2022
Penyusunan dan Penetapan APBDes 2023
Penyusunan dan Penetapan APBDes 2024
Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan 2022
Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan 2023
Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan 2024
Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2023
Und. Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2024
Und. Penyusunan dan Penetapan RPJMDes 2020-2025
Notulensi Penyusunan Regulasi
Notulensi Penyusunan APBDes 2022
Notulensi Penyusunan APBDes 2023
Notulensi Penyusunan APBDes 2024
Notulensi Penyusunan APBDes Perubahan 2022
Notulensi Penyusunan APBDes Perubahan 2023
Notulensi Penyusunan APBDes Perubahan 2024
Notulensi Penyusunan RKPDes 2023
Notulensi Penyusunan RKPDes 2024
Notulensi Penyusunan RPJMDes
DH Penyusunan Regulasi
DH Penyusunan APBDes 2022
DH Penyusunan APBDes 2023
DH Penyusunan APBDes 2024
DH Penyusunan APBDes Perubahan 2022
DH Penyusunan APBDes Perubahan 2023
DH Penyusunan APBDes Perubahan 2024
DH Penyusunan RKPDes 2023
DH Penyusunan RKPDes 2024
DH Penyusunan RPJMDes 2020-2025
Dokumentasi Penyusunan Regulasi
Dok Penyusunan APBDes 2022
Dok Penyusunan APBDes 2023
Dok Penyusunan APBDes 2024
Dok Penyusunan APBDes Perubahan 2022
Dok Penyusunan APBDes Perubahan 2023
Dokumen Pendukung
Perkades tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur
Perkades tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
Notulensi Daftar Hadir Dokumentasi Penyusunan regulasi
Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)
Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
Notulensi Daftar Hadir Dokumentasi Penyusunan regulasi
Format lampiran deklarasi Conflict of Interest (Konflik Kepentingan)
Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan BarangJasa di Desa
Perencanaan Pengadaan terkait PBJ
KAKToRspesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daer
Undangan Dari Desa Untuk Penyedia Barang
Surat penawaran dari Penyedia Jasa
SK Tim Pelaksana Kegiatan
Perjanjian Kerjasama
Dokumen penyelesaian pembayaran
Perdes Keputusan Kepala Desa SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya
Perkades Perdes Keputusan KadesSOP tentang Pakta Integritas
Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
Notulensi Daftar HadirDokumentasi Penyusunan regulasi
II. PENGUATAN PENGAWASAN
Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Desa dan Aparatur Desa
Notulensi kegiatan
Daftar hadir
Dokumentasi
Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)
Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah
Arsip Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah
Surat keteranganpenjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatD
Surat PenyelesaianBerita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah
Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi
Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten
Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab
Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut
Surat pernyataan diupload ke website desa
III. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat
Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan
Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa EmailWebsitemedia sosial dan konvensional)
Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan
Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan
Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa
Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat
Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 20
Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa
Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017
Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)
Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa danatau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat
Baliho Poster APBDES yang mencakup
Lokasi pemasangan
Adanya Maklumat Pelayanan
Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku
Isi Maklumat pelayanan memuat minimal Komitmen Perangkat Desa
Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster
IV. PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa
Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun Kelompok)
DAFTAR HADIR
DOKUMENTASI
NOTULEN ATAU BERITA ACARA
UNDANGAN
Musyawarah desa
DAFTAR HADIR
DOKUMENTASI
NOTULEN BERITA ACARA
UNDANGAN
Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal
Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut
Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat
Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan Penyebarluasan informasi mengenai desa)
Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
Undangan pengumuman kepada masyarakat
Notulensi Berita Acara
Tanda terima pembayaran upah daftar hadir
LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa
V. KEARIFAN LOKAL
Adanya Budaya Lokal Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Kesenian, adat istiadat dan atau motto slogan jargon dan atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan
PeraturanSurat KeputusanSurat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat